Kepri, Prolkn.id- Proyek jembatan Batam-Bintan masih menghadapi kendala. Mengantongi pembiayaan asing, Pemprov Kepri berharap penyerahan aset lahan dari BP Batam untuk pembangunan landing point.(04/08/2023).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan saat ini pemerintah tengah menunggu penyerahan aset lahan di titik Pulau Batam yang akan dibangun landing point Batam-Tanjung Sauh.
Ia berharap BP Batam bisa segera menyerahkan aset lahan tersebut agar proses pengerjaan landing point bisa dimulai. Sejauh ini yang sudah diserahkan oleh BP Batam hanya penetapan lokasi. “Kalau di Batam itu baru penetapan lokasi. Asetnya belum diserahkan, nanti kami komunikasi dengan BP Batam dan Menko Perekonomian,” ujar Ansar, Kamis 3 Agustus 2023.
Selain soal aset lahan, Ansar membeberkan perkembangan proyek jembatan tersebut. Pemerintah daerah masih fokus Pada Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED) dan penyelidikan tanah atau soil investigation dan penyelidikan kedalaman laut.
Adapun survei penyelidikan tanah jembatan Batam-Bintan gagal lelang. Proyek ini dilelang pada Mei 2023 hingga 4 Agustus 2023 dengan nilai proyek Rp68,6 miliar. Pekerjaan ini ditangani Kementerian PUPR dan menggunakan APBN.
Ansar tak merinci detail kenapa lelangnya gagal. Namun Ansar memperkirakan survei penyelidikan tanah bisa dilelang ulang pada September 2023 dan selesai dalam 10 bulan. “Kemarin itu sudah dilelang tapi gagal. Maka ini dilelang ulang,” kata Ansar saat ditemui di Batam, Selasa 3 Agustus 2023.
Sebagai gambaran, Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kerja sama dengan AIIB di Tanjung Pinang, Senin (9/1/2023). Pemerintah mengusulkan pinjaman sebesar USD300 juta atau sekitar Rp4,65 trilun.
AIIB dibentuk China dan mulai beroperasi pada Januari 2016. Ada 57 negara yang menjadi anggota bank tersebut. Sebelumnya, AIIB juga mendanai sejumlah proyek strategis nasional, salah satunya pembangunan infrastruktur pendukung di Sirkuit Mandalika.
Pinjaman sebesar Rp4,65 triliun dari AIIB akan dipakai untuk membangun Jembatan Batam-Bintan bagian I, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tanjung Sauh. Penandatanganan pinjaman dijadwalkan paling lambat pada Kuartal II-2024.
Proses soil investigation atau penyelidikan tanah di 16 titik tempat tiang Jembatan Batam-Bintan bagian I akan dibangun. Kementerian PUPR menganggarkan Rp50 miliar untuk penyelidikan tanah dan memastikan kelayakan desain jembatan.
Pembangunan bagian I itu akan menggunakan pinjaman pemerintah yang dibiayai AIIB. Adapun sisanya (bagian II dan III) akan dibiayai dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha)
Menurut rencana, jembatan sepanjang 6,97 kilometer (km) itu akan terdiri atas tiga bagian. Jembatan pertama sepanjang 2,17 kilometer menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tanjung Sauh. Jembatan kedua sepanjang 3,9 km menghubungkan Pulau Tanjung Sauh dengan Pulau Buau. Adapun jembatan ketiga sepanjang 0,9 km menghubungkan Pulau Buau dengan Pulau Bintan.
Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan sudah didengungkan sejak sekitar 20 tahun lalu. Namun, upaya serius untuk mewujudkannya baru dilakukan pada Desember 2020 saat pemerintah menetapkan titik awal pembangunan jembatan itu di Pulau Batam.
Pada 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan proyek jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,76 kilometer lewat market sounding. Proyek ini masuk dalam 25 proyek infrastruktur sipil berskema KPBU yang dikerjakan KemenPUPR pada 2021. Proyek ini ditaksir membutuhkan dana Rp18,1 triliun.(*/red)
