Batam, ProLKN.id – Ratusan serikat pekerja yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam kembali menggelar aksi demonstrasi di Kota Batam, menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam tahun 2025. Aksi yang digelar di tengah cuaca terik ini berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Para demonstran menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib dan disiplin, meskipun suhu udara yang tinggi menambah beratnya perjuangan mereka.
Koordinator aksi, Yapet Ramon menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk perjuangan menuntut hak normatif para buruh dan pekerja di Batam. Ia mengacu pada pernyataan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada bulan November lalu yang menekankan pentingnya penetapan upah sektoral kabupaten/kota, termasuk upah sektoral provinsi. Pernyataan tersebut, menurutnya, merupakan mandat yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bulan November lalu terkait upah sektoral kabupaten/kota serta upah sektoral provinsi, pernyataan Presiden meminta kepatuhan pemerintah daerah untuk menetapkan upah sektoral Batam tahun 2025,” tegas Yapet Ramon.
Ia menambahkan bahwa pengecualian terhadap penetapan UMSK Batam merupakan bentuk ketidakadilan dan mengabaikan kesejahteraan para pekerja yang telah berjuang keras membangun perekonomian kota.
Para demonstran membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka, antara lain penetapan UMSK Batam 2025 yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak buruh, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan.
Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap lambatnya proses penetapan UMSK Batam 2025 yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi para pekerja dan keluarganya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung selama beberapa jam dan berakhir dengan damai. Perwakilan dari Koalisi Rakyat Batam telah menyampaikan tuntutan mereka secara resmi kepada Pemerintah Kota Batam dan berharap agar tuntutan tersebut segera direspon dan ditindaklanjuti.
Ketidakjelasan nasib penetapan UMSK Batam 2025 menimbulkan keresahan yang cukup signifikan di kalangan pekerja, sehingga aksi demonstrasi ini diyakini akan berlanjut jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Pihak kepolisian yang berjaga selama aksi demonstrasi memastikan keamanan dan ketertiban berlangsung kondusif. Mereka mengawasi jalannya demonstrasi agar tetap berjalan tertib dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kerjasama antara aparat keamanan dan para demonstran selama aksi berlangsung dinilai berjalan dengan baik.
Pemerintah Kota Batam hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespon tuntutan para buruh dan serikat pekerja yang terus memperjuangkan hak-hak mereka.
Kejelasan penetapan UMSK Batam 2025 sangat penting untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pekerja dan keluarganya di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan ini berpotensi memicu aksi-aksi protes lanjutan yang lebih besar. (Mcn/Tim)
