Batam, ProLKN – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyetujui pagu anggaran untuk Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu sore (11/09/2024).
Persetujuan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan pengembangan wilayah Batam yang merupakan salah satu kawasan ekonomi strategis di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji, dan membahas Finalisasi Penyesuaian RKA BP Batam TA 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
|Baca Juga: Lubuk Baja Night Carnival-2024 Meriahkan Suasana Kawasan Nagoya
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II.
Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI.” Tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi memaparkan secara singkat desain Pagu Belanja BP Batam Tahun 2025 dan Rencana Kerja yang akan dilakukan.
Rudi mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak Tahun 2019 saat dirinya mulai memimpin Batam.
Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%; Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44 %; dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
|Baca Juga: Ini Efek Sering Membiarkan Tangki Bensin Mobil Nyaris Kosong
Pagu Belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu:
*A. Program Dukungan Manajemen* 45,49 %; dan
*B. Program Pengembangan Kawasan Strategis* 54,51 %.
Muhammad Rudi menjabarkan dalam Program yang pertama yaitu Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.
Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam Program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perijinan bagi investor, logistik serta Program Prioritas berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.
Dalam Program Pengembangan Kawasan Strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan Kepelabuhanan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Sakit dan lainnya.
|Baca Juga: Pemasangan Balok Girder Ditargetkan Rampung Minggu Ketiga Oktober 2024
Serta, tak kalah penting yakni pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu Pembangunan Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman.
“Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing.” Ujar Muhammad Rudi.
Program BP Batam turut mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. (*/Red)
