Jakarta, ProLKN.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, akhirnya mengungkapkan rasa kekecewaannya melihat orang Indonesia yang kerap kali menonton penyanyi mancanegara atau konser di luar negeri, dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, (24/06/2024) kemarin.
Presiden Jokowi mengatakan hal ini mengacu data Spotify menyebutkan 2,2 juta penduduk Indonesia mendengarkan lagu-lagu dari pelantun Blank Space itu. Presiden memberikan contoh dengan konser Taylor Swift yang belum lama ini diadakan di Singapura. Dirinya beranggapan banyak orang Indonesia yang pergi menonton konser penyanyi dari Amerika tersebut.
“Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflows, aliran uang dari Indonesia menuju ke sana, kita kehilangan,” Ungkap Presiden Jokowi saat dikutip dalam keterangannya, Senin (24/06/2024).
Dirinya beranggapan banyak orang Indonesia yang pergi menonton konser penyanyi dari Amerika tersebut.
“Saya pastikan separuh dari 360 ribu penonton itu orang Indonesia,” tambah Presiden Jokowi.
Diketahui, konser superstar Taylor Swift tersebut berlangsung selama 6 hari di Singapura. Singapura ialah negara satu satunya di Asia Tenggara yang mengadakan konser penyanyi yang melakukan lagu “Lover”.
Presiden menyebut tidak hanya persoalan pendapat dari biaya tiket, namun Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan dari penginapan, kuliner, hingga transportasi.
Presiden Jokowi juga menyalahkan pemerintah yang tak mampu menggelar konser Coldplay dan Taylor Swift. Jokowi mengatakan Singapura mampu menyelenggarakan konser band asal Inggris itu selama enam hari, sementara Indonesia hanya kebagian sehari.
“Padahal yang saya dengar, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK (Gelora Bung Karno) dengan yang di sana (Singapura), bagus yang di sini,” kata dia.
Jokowi pun menyadari alasan Singapura mampu mendatangkan artis internasional karena mereka memiliki sistem perizinan yang baik dan dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan acara.
Sementara di Indonesia, ia menilai sistem perizinan acara masih rumit. Jokowi mencontohkan gelaran Moto GP Mandalika beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penyelenggara acara saat itu harus mengantongi 13 surat izin hingga surat rekomendasi.
Jokowi selanjutnya menekankan sistem perizinan di Indonesia harus dibuat semakin mudah sehingga penyelenggara acara tidak ribet dalam mengurus birokrasi perizinan.
Dengan berbagai pertimbangan, Jokowi juga meminta penyelenggara acara di Indonesia untuk tidak dadakan dalam mengajukan perizinan. meminta digitalisasi perizinan harus memudahkan pengurusan dan memangkas jalur birokrasi.
Diharapkan dengan dilakukannya seperti itu, event berikutnya dapat dilakukan dengan lancar.
“Kita semua harus memang bekerja dengan perencanaan yang baik,” pungkasnya. (*/red)
