Tanjungpinang, Prolkn.id-Pasca pemilu 2019 masih menyisahkan cerita tersendiri dalam dinamika politik Indonesia. Polarisasi dan kristalisasi kekuatan politik pasca pesta demokrasi telah menimbulkan masalah sosial berbentuk benturan fisik antar pendukung dan berefek meninggalkan masalah sosial dibeberapa daerah Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan instansi/institusi terkait dalam melakukan pemulihan melalui sistem relaksasi dan sistem pendinginan politik.
Atas dasar tersebut agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 berjalan sukses dalam kondisi yang aman, nyaman, harmoni, bersatu dan damai maka Bakesbangpol Provinsi Kepri melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kepri-Bakesbangpol Kepri dengan thema Penguatan FKDM dalam Deteksi Dini AGHT Dalam Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Wilayah Kepri bertempat di hotel Comforta Jalan Adi Sucipto Km 10 Tanjung pinang, Selasa (18/07/2023).
Kesbangpol Kepri mengucapkan terima kasih atas kehadiran forum-forum di tingkat Provinsi dan fkdm yang ada kota Tanjungpinang serta fkdm Kabupaten Bintan yang telah hadir dalam rapat koordinasi.
“Permendagri no 46 tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah. Tujuan kegiatan adalah terciptanya sinergitas antara fkdm,fpk dan fkub dengan kesbangpol Kepri dalam pelaksanaan permendagri.” demikian yang disampaikan Kabankesbangpol Kepri Raja Herri.M,SH.MH mengawali laporan kegiatan rakor.
Sesuai dengan permendagri no 46 tahun 2019, FKDM Kepri memiliki tugas melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang terjadi di wilayah Kepri. Selain tugas tersebut, tugas dan fungsi FKDM lainnya memberikan laporan informasi situasi daerah,menganalisa dan merekomkan solusi yang perlu diambil kepada Gubernur Kepri sebagai user.
Mewakili Gubernur Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Drs. Adi Prihantara, MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan pengarahan,”Selain tugas dan fungsi FKDM yang diamanatkan Permendagri maka FKDM diharapkan berperan sebagai Edukator, Agrigator dan Akselarator dalam mensukseskan dan mendamaikan pemilu 2024. FKDM juga diharapkan mampu berkolaborasi dengan berbagai forum lainnya yang dibentuk Pemerintah seperti Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam mensukseskan pemilu 2024 dengan melaksanakan deteksi dini dan cegah tangkal dini”.
Di daerah berbagai instansi dan institusi memiliki jaringan sampai ke grassroot. Demikian juga dengan FKDM yang memiliki perangkat sampai ke tingkat desa/kelurahan artinya upaya deteksi dini sudah berjalan dengan baik.
Brigjen TNI Bonar Panjaitan,SE.MSi (Kabinda Kepri) dalam penyampaian materinya memberikan arahan,”BIN adalah badan koordinasi intelijen di Indonesia dan ditingkat daerah bernama kominda (Komite Intelijen Daerah). Dengan menjadi bagian dari kominda maka FKDM diharapkan bisa melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan dini atas ATHG didaerah”.
Dalam menyampaikan prediksi Binda, khusus di kepri ada beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai kerawanan pemilu pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap, Kampanye, Pemungutan suara dan sengketa pemilu.
“Sesuai dengan arahan presiden agar jangan ada politik identitas, jangan ada polarisasi agama dan jangan ada polarisasi sosial maka Kepolisian Daerah Kepri melaksanakan beberapa upaya melalui pemetaan potensi masalah, fokus pada pencegahan, bekerja cepat dan responsif dan pelibatan masyarakat dalam menjaga pemilu agar berkualitas dan berintegritas” ujar Kasubdit 1 Direktorat Intelkam Polda Kepri Kompol Djoko Prianto dalam materinya.
Polda kepri memetakan 14 poin kerawanan pada saat tahapan pemilu 2024, upaya yang bisa dilakukan dan pencegahannya agar potensi tidak menjadi konflik sosial dan konflik horizontal ditengah masyarakat.
Raja Herri.M,SH.MH Kabankesbangpol menutup acara,”Peran FKDM sangat dibutuhkan dalam mendeteksi ATHG di Provinsi Kepri. Semoga pemilu 2024 berjalan sukses,aman,nyaman,harmoni dan damai”. (*/dwi)
