Jakarta, ProLKN.id – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi lokasi pengujian layanan internet berbasis satelit Starlink. Sebagai calon ibu kota negara Indonesia, Starlink yang notabene adalah satelit asing dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan keamanan negara.
Terkait persoalan tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, buka suara. Sebelum Starlink terjun ke pasar ritel, terutama akan melayani IKN, pemerintah mengungkapkan telah melakukan kajian secara komperhensif.
“Salah satu untuk bagaimana kita melindungi data itu adalah dengan (Starlink) dengan berbadan hukum Indonesia, itu yang akan melindungi kita, data-data kita,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong di Jakarta, Jumat (03/5/2024).
Sebagai informasi, Elon Musk telah membentuk PT Starlink Services Indonesia sebagai salah tahapan sebelum perusahaan tersebut masuk ke pasar ritel Indonesia.
“Jadi, kalau ada, katakanlah begini ada persoalan (hukum) itu gampang nuntutnya lah ya, karena ada di Indonesia, brand hukumnya Indonesia,” kata Usman.
|Baca Juga: mengenal-apa-itu-teknologi-starlink-internet/
Selain itu, dengan telah berbadan hukum Indonesia, pemerintah juga dapat memantau Starlink jika perusahaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.
“Kita bisa mengawasinya kalau ada yang dirugikan, jadi kita tahu ke mana kita akan mempersoalkan begitu. Nah, jadi kita sudah pikirkan itu juga secara teknis ya, kan ada Undang-Undang PDP, (Starlink) harus menggunakan data sesuai dengan peruntukannya, tutur Usman.
“Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dia melanggar Undang-Undang PDP. Misalnya, mohon maaf nih dijual, ya tentu tidak boleh. Bukan tidak perlu khawatir, tetapi kita tetap antisipasi itu ya karena banyak di negara lain terjadi,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, praktisi kedirgantaraan menyoroti kajian keamanan dan kebutuhan Starlink di Indonesia harus diungkap ke publik.
Dr Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kedirgantaraan, mengatakan mengatakan satelit sudah mengalami revolusi yang sangat cepat, membuat ruang angkasa dan ruang antariksa di atas Indonesia menjadi sangat strategis. Selain adanya besarnya potensi sampah antariksa, menurut Lilly faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan berusaha.
“Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor keamanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai aspek keamanan dan kedaulatan ketika Starlink diberikan izin berusaha,” kata Lilly. (*/red)
Sumber:
detik.com
