Jakarta, Prolkn.id- Presiden Joko Widodo memerintahkan agar aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan kasus bentrokan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Persoalan ini bermula dikarenakan Masyarakat yang berada di pulau rempang menolak untuk direlokasi, yang dimana di kawasan tersebut nantinya akan di bangun Project Nasional Pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City.
“Untuk penyelesaian terkait masalah relokasi sesuai dengan arahan bapak Presiden saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif,” kata Kapolri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Dilansir dari kompas.com. Menurut Kapolri, Presiden menyebut ada persoalan miskomunikasi yang akhirnya membuat terjadinya bentrokan di sana. Pasalnya, sosialisasi terkait rencana pengembangan kawasan itu sudah dilakukan terhadap masyarakat setempat.
“Jadi sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang ada di Pulau Rempang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit pun mengatakan, pihaknya akan mengutamakan upaya-upaya pendekatan yang lebih pesuasif, bersifat sosialisasi edukasi, dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah di sana.
“Namun, di sisi lain kita tetap waspada, kita persiapkan personel-personel apabila ada provokasi, ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan,” imbuhnya.
Persoalan Pulau Rempang mengemuka ketika bentrokan terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9/2023) dan puncaknya pada Senin (11/09/2023)
Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.
Atas peristiwa ini, Presiden Joko Widodo mengaku telah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tengah malam untuk membahas bentrok yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Menurut Jokowi, bentrok yang terjadi di pulau tersebut merupakan akibat dari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang, tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi saja di bawah, salah mengomunikasikan saja,” kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Ia menuturkan, para pemilik lahan di Pulau Rempang sesungguhnya akan diberikan ganti rugi, lahan, dan rumah sebagai kompensasi atas pembangunan Rempang Eco City.
Namun demikian, Jokowi menduga lahan yang disiapkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga menimbulkan bentrok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun heran mengapa persoalan miskomunikasi seperti itu sampai harus membuatnya turun tangan.
“Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak begitu harus sampai presiden?” tanya Jokowi.
Jokowi pun menekankan bahwa tidak boleh ada aksi kekerasan oleh aparat dalam proses pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
Ia ingin masyarakat justru senang apabila lahannya digunakan untuk PSN karena mereka mendapatkan ganti rugi yang layak, bahkan ganti untung karena tingginya harga yang diberikan kepada warga.
“Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat,” kata Jokowi. (*/red)
