Batam, Prolkn.id-Kesal dan gerah melihat kinerja para kontraktor luar daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan di Kepulauan Riau khususnya di Tanjungpinang yang dinilai mangkrak dan tak dapat berfungs bahkan menjadi bangkai. Andi Cory bersama puluhan puluhan warga Pulau Penyengat, Kampung Bugis, Senggarang Tanjungpinang dan bersama
Masyarakat Konstruksi Kepulauan Riau
mendatangi kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepri, di Pasir Putih, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/5/2023)
Selain bersama warga belasan wartawan tempatan yang perduli dan memantau pembangunan di Kepri ini juga ikut bersama warga serta Masyarakat Konstruksi Kepri, dan LSM anti korupsi mengadukan sejumlah proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kepri khususnya Kota Tanjungpinang.
Masyarakat Konstruksi Kepulauan Riau, Andi Cori Patahuddin bersama Rona Andaka, Riswandi, Edi Cindai dan Sasjoni menyerahkan berkas laporan temuan proyek-proyek APBN yang dinilai mereka tak layak dibangun kontraktor di sejumlah daerah di Kepri, termasuk di Pulau Penyengat, Senggarang, Kampung Bugis Tanjungpinang dan dompak.
Berkas berisi dokumen pelaporan dugaan korupsi, monopoli lelang proyek hingga foto-foto fisik dari setiap pengerjaan proyek APBN di Kepri itu diserahkan mereka secara langsung ke Kepala BP2JK Wilayah Kepri, Fani Duha, di depan kantor BP2JK Batam.
“Kami menyampaikan kepada BP2JK Wilayah Kepri, Balai yang menseleksi dan menentukan pemenang perusahaan yang akan mengerjakan sejumlah proyek APBN di Kepri agar lebih berhati-hati dalam menentukan perusahaan yang akan mengerjakan proyek. Karena hampir 5 tahun terakhir ini para kontraktor yang mengerjakan proyek dengan nilai pagu anggaran puluhan millar dengan orang yang sama menjadi bangakai semuanya,” kata Andi Cori Patahuddin.
Andi Cory memaparkan dari 2018 sampai dengan 2022 warga kota Tanjung Pinang berhadapan dengan bangkai-bangkai proyek bersumber dari APBN. Untuk itu BP2JK lebih serius dalam menseleksi perusahaan-perusahaan sebelum ditetapkan sebagai pemenang di Kepri.
Rona Andaka, tokoh pemuda Kepri dari Tanjungpinang mengungkapkan, BP2JK memiliki peran penting dalam penentuan perusahaan-perusahaan pemenang proyek yang saat ini dinilai mereka tidak bermanfaat untuk masyarakat. Rona menilai BP2JK perlu lebih teliti dalam menetapkan sejumlah perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan proyek APBN di sejumlah wilayah Kepri, khususnya di Tanjungpinang.
“Kami selaku warga Tanjungpinang, anak tempatan, anak daerah tak ingin pembangunan di daerah kami rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kenapa bapak selaku orang profesional tidak meneliti perusahaan -perusahaan itu sebelum ditetapkan pemenang. Bahkan diketahui pemenang proyek itu memiliki kantor tapi tidak ada pegawainya. Kami berharap BP2JK untuk membatalkan sejumlah perusahaan yang saat ini mengikuti kembali proses pelelangan proyek-proyek itu,” tambah Rona.
Sementara Kepala BP2JK Wilayah Kepri , Fani Duha, menerima seberkas laporan warga dan Masyarakat Konstruksi Kepri soal sejumlah temuan pelaksanaan proyek di Kepri yang dinilai tidak layak dikerjakan oleh dugaan sindikat mafia proyek APBN 2023 tersebut.
Fani mengungkapkan ungkapan terimakasih atas saran dari aspirasi masyarakat Tanjungpinang atas dugaan pelaksanaan proyek APBN di daerah itu yang tidak tepat. Dia menyatakan akan menyampaikan persoalan itu ke Kementerian PUPR dan atasannya.
“Kami mengucapkan banyak terimakasih atas laporan, saran dan aspirasi yang disampaikan ini sebagai masukan untuk kami. Selanjutnya akan saya teruskan. ke atasan saya di Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Tidak sampai disitu saja rombongan Andi Cory, sorenya langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu pihak Kementerian PUPR serta melaporkan sejumlah proyek di Kepri yang kini banyak menjadi bangkai secara langsung. (Dwi)
