Jakarta, ProLKN.id – Gelombang penjarahan yang mengejutkan melanda sejumlah rumah pejabat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu (30/08/2025).
Aksi yang bermula dari demonstrasi yang menuntut reformasi dan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, secara mengerikan berubah menjadi perusakan dan perampasan barang-barang berharga milik para wakil rakyat.
Video-video yang beredar luas di media sosial menampilkan warga hilir mudik membawa keluar berbagai barang dari kediaman pejabat, menjadi bukti visual dari kemarahan publik yang memuncak.
Fenomena ini sontak menjadi sorotan nasional, terutama karena beberapa korban penjarahan adalah tokoh politik ternama yang kerap muncul di publik.
Di antara mereka adalah Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, serta anggota DPR Eko Patrio dan Uya Kuya.
Kejadian ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan para pejabat negara, tetapi juga menggarisbawahi ketegangan sosial yang kian meruncing di tengah masyarakat.
Pernyataan Kontroversial Ahmad Sahroni
Titik awal dari gelombang kerusuhan ini dilaporkan terjadi pada Sabtu sore hingga malam di kediaman Ahmad Sahroni yang berlokasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Aksi ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Sahroni yang menanggapi desakan pembubaran DPR dengan menyebutnya sebagai “mental orang tolol sedunia”.
Pernyataan tersebut, yang disiarkan secara luas, sontak menyulut kemarahan sebagian masyarakat yang merasa aspirasi mereka diremehkan.
Seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya menceritakan kronologi kejadian,
“Datang dari sono, enggak tahu dari mana itu. Turun semua dari Bahari, Cilincing, hingga Kemayoran.” Massa yang semakin banyak kemudian bergerak masuk ke dalam rumah mewah milik Sahroni.
Tidak hanya melampiaskan kekesalan verbal, mereka juga secara sistematis mengambil berbagai barang berharga.
Mulai dari perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, unit pendingin ruangan (AC), lemari es, mesin cuci, hingga berbagai perangkat elektronik lainnya, semuanya diangkut oleh massa.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalam rumah tersebut juga ikut raib. Laporan menyebutkan bahwa ijazah, sertifikat tanah, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) turut menjadi sasaran penjarahan.
Bahkan, koleksi pribadi Sahroni yang bernilai sentimental, seperti patung karakter pahlawan super Iron Man dan Spider-Man, tidak luput dari aksi massa. Ahmad Sahroni sendiri dilaporkan tidak berada di rumah saat kejadian tersebut berlangsung.
Meluasnya Penjarahan: Rumah Eko Patrio dan Uya Kuya Ikut Diserbu
Tak berselang lama setelah peristiwa di kediaman Ahmad Sahroni, gelombang penjarahan merembet ke kediaman anggota DPR lainnya.
Pada malam harinya, rumah Eko Patrio dan Uya Kuya yang juga berlokasi di Jakarta, dilaporkan diserbu oleh massa. Video yang beredar secara masif di berbagai platform media sosial memperlihatkan kerumunan warga yang membawa karung, koper, dan berbagai macam benda dari rumah mewah kedua politisi tersebut.
Eko Patrio dan Uya Kuya sendiri sebelumnya sempat menjadi sorotan publik akibat tindakan mereka yang berjoget saat gelaran Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 15 Agustus 2025.
Aksi mereka ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit saat itu. Kabar mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang beredar semakin memperparah rasa ketidakpuasan dan kemarahan publik.
Massa yang terlibat dalam aksi penjarahan ini diduga menyalurkan kekecewaan mendalam mereka terhadap pemerintah dan wakil rakyat melalui tindakan anarkis tersebut.
Di kediaman Uya Kuya, situasi dilaporkan lebih mencekam. Massa terlihat berjubel hingga ke lantai atas, bahkan merusak meja kaca dan beberapa barang lainnya.
Teriakan-teriakan kemarahan seperti “Hancurin!” terdengar bersahutan di tengah kerumunan.
Hingga berita ini diturunkan pada pukul 03.00 WIB dini hari, sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru terlihat di lokasi kejadian, mencoba mengendalikan situasi yang sudah terlanjur memburuk.
Pihak kepolisian maupun otoritas terkait hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden penjarahan yang menimpa rumah pejabat tersebut.
Gelombang penjarahan yang terjadi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tingkat keamanan yang dimiliki oleh para pejabat negara, terutama di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, demonstrasi terjadi di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia pada rentang waktu 25 hingga 30 Agustus 2025. Kelompok seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bahkan mengumumkan rencana aksi demo lanjutan pada awal September, dengan tajuk “Indonesia Cemas”.
Beberapa sumber berita mencatat bahwa demonstrasi pada 28 Agustus 2025 telah pecah di berbagai daerah, dengan pusat perhatian salah satunya di Gedung DPR.
Aksi tersebut dilaporkan menolak tunjangan rumah anggota DPR, dengan salah satu pernyataan dari politisi yang menyebut tunjangan sebesar Rp 50 juta hanya berlaku hingga Oktober tahun ini.
Kejadian penjarahan ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil para pejabat yang menjadi korban, tetapi juga memberikan sinyal kuat mengenai ketidakpuasan publik yang kian membuncah.
Berbagai pengamat menilai bahwa aksi ini menjadi cerminan dari kegagalan komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
Beberapa pihak bahkan mengusulkan agar politisi yang rumahnya menjadi sasaran penjarahan, seperti Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach, untuk mempertimbangkan pengunduran diri mereka sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat negara. Diperlukan evaluasi mendalam mengenai kebijakan yang dikeluarkan, cara berkomunikasi dengan publik, serta langkah-langkah konkret untuk meredakan ketegangan sosial yang ada.
Selain itu, beberapa media juga menyoroti nilai barang yang dijarah, seperti jam tangan mewah seharga Rp 11,7 miliar yang dilaporkan hilang dari rumah Ahmad Sahroni. Kejadian ini semakin menggarisbawahi jurang ketidakpuasan antara realitas ekonomi masyarakat dan gaya hidup para pejabat publik.
Upaya untuk memantau kondisi keamanan, seperti melalui link CCTV untuk kondisi Tol Dalam Kota dan Depan DPR, menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai situasi di lapangan.
Secara keseluruhan, gelombang penjarahan ini merupakan sebuah episode kelam yang menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial ketika aspirasi dan kemarahan publik tidak mendapatkan respons yang memadai.
Ini menjadi refleksi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
(Abd/Tim)
