Batam, ProLKN.id – Pemerintah Kota Batam, melalui Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, secara proaktif menggelar rapat evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran pemerintah kota pada tahun berjalan.
Kegiatan ini merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan legislatif yang melekat pada DPRD, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah terserap secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan, ini diselenggarakan di ruang rapat utama DPRD Batam, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan.
Salah satu agenda utama dalam rapat evaluasi yang digelar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam adalah mengidentifikasi secara cermat berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Identifikasi ini mencakup berbagai faktor, mulai dari kendala administratif, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, hingga isu-isu teknis di lapangan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan, dalam arahannya, menekankan pentingnya transparansi dari setiap OPD dalam menyampaikan kendala yang mereka hadapi.
“Rapat ini bukan semata evaluasi teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Aweng.
Dengan adanya laporan yang jujur dan mendetail, Banggar DPRD dapat merumuskan solusi yang tepat sasaran dan efektif. Misalnya, jika ditemukan hambatan dalam proses pengadaan, DPRD dapat mendorong reformasi birokrasi atau fasilitasi yang lebih baik untuk mempercepat proses tersebut.
Keterlibatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sangat penting dalam memberikan perspektif mengenai implikasi finansial dari hambatan yang dihadapi, serta memberikan saran terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mungkin menghadapi tantangan spesifik terkait respons cepat dalam situasi darurat atau penegakan peraturan, yang juga perlu dievaluasi efektivitas anggarannya.
Dengan memahami akar permasalahan, DPRD bersama Pemerintah Kota dapat merancang strategi mitigasi yang komprehensif, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara maksimal.
Banggar DPRD Batam berharap melalui evaluasi ini, pelaksanaan program-program daerah dapat terus ditingkatkan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, guna mencapai pembangunan yang efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Batam.
(*/red)
