Karimun, Prolkn.id – Kerusuhan di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kundur Barat, karimun kepulauan Riau yang berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU), di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 009 Sawang Selatan, Selasa (20/02/2024).
Informasi di lapangan, Saksi PDI Perjuangan datang menemui secara langsung ketua Bawaslu Kabupaten Karimun dan Ketua KPUD Kabupaten Karimun.
Ryan, Salah satu saksi PDI (Partai Dekokrasi Indonesia) Perjuangan merasa kesal, karena kedua lembaga penyelenggara ini saling buang badan dan saling lempar menanggapi kesepakatan PSU yang harus dilakukan di TPS 009 Sawang Selatan.
“Iya saya dan kawan-kawan sangat kesal karena dari dua lembaga ini saling lempar dan terkesan buang badan atas kesepakatan kami dengan PPK Kundur Barat untuk melakukan PSU, sesuai dengan UU Pemilihan Umum No. 77 pasal 373,” ucapnya kepada wartawan prolkn.id, Rabu(21/02/2024).
Ryan melanjutkan, dirinya akan terus mendesak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Karimun untuk menjalankan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada 5 Surat Suara sesuai dengan UU No.77 dan PKPU No.21 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.66 tahun 2024.
“Akan terus kita desak, jangan sampai KPUD dan Bawaslu malah main-main belakang, saya dan kawan-kawan sangat curiga dengan sikap yang diberikan KPUD dan Bawaslu hari ini”, tegasnya.
“Jika KPUD dan Bawaslu Kabupaten Karimun tidak merealisasikan PSU 5 Surat Suara, Hal ini akan kita bawah ke ranah hukum, karena ada pelanggaran UU, PKPU serta pelanggaran etik,” tambahnya. (Nur)
