Batam, Prolkn.id – Selama tiga puluh tahun perang melanda negara Vietnam dan berakhir pada tahun 1975. Perang Vietnam yang berkepanjangan menyebakan kerusakan berbagai segi kehidupan dan lingkungan alam. Perang yang telah usai bukan berarti permasalahan telah selesai. Banyak penduduk Vietnam melakukan pengungsian meninggalakan negara mereka untuk mencarai negara baru demi kehidupan yang lebih baik. Meskipun perang Vietnam telah usai secara resmi, namun permasalahan besar belumlah selesai.
Pada tahun 1979 terjadi pengungsian yang dilakukan oleh penduduk Vietnam secara besar-besaran. Berbagai negara yang menjadi tempat tujuan para pengungsi salah satunya negara Indonesia. Faktor utama penyebab terjadinya arus pengungsi ialah kondisi yang tidak stabil negara Vietnam pasca perang saudara pada tahun 1975.
Sekitar 25.000 pengungsi telah berdatangan di Indonesia pada tahun 1979 agar tidak menimbulkan ketidastabilan sosial dalam negeri akibat banyaknya arus pengungsi, Pemerintah Indonesia menyediakan tempat khusus bagi mereka yaitu Pulau Galang.
Alasan pemerintah memilih Pulau Galang sabagai tempat penampungan sekaligus pemrosesan arus pengungsi yakni letaknya strategis sehingga memudahkan Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam menangani pengungsi Vietnam. Kedatangan penungsi Vietnam membawa dampak tersendiri bagi penduduk lokal di Pulau Galang yaitu berupa dampak sosial maupun ekonomi.
Setelah pemerintah Hanoi pada tahun 1976 berhasil mengintegrasikan secara politik kedua Vietnam. Pada bulan Maret 1978 pemerintah Hanoi mulai melaksanakan usaha pengintegrasian sistem sosial dan ekonomi secara bertahap pemerintah mengadakan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru. Pada tanggal 3 maret 1978 pemerintah mulai menasionalisasikan perusahaanperusahaan swasta dan kemudian mengeluarkan suatu kebijakan yang isinya membatasi kekayaan orang-orang Vietnam. Kekayaan yang dimiliki oleh tiap orang dibatasi oleh pemerintah Vietnam hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal saja dan selebihnya akan disita untuk kas Negara.
Tanggal 3 Mei 1978 pemerintah mulai menyatukan mata uang diseluruh Vietnam. Kebijakan baru pemerintah Vietnam yang akan dilaksanakan disamping ditujukan untuk mencapai masyarakat sosialis Komunis, juga dimaksudkan untuk menanggulangi masalah perekonomian di dalam negeri yang sangat kritis akibat kedaan perang selama lebih dari 30 tahun.
Beban berat ini ditambah lagi dengan ikut campurnya Vietnam di Laos dan Kamboja. Untuk mencukupi tersedianya cadangan pangan bagi rakyatnya pemerintah menjalankan program pemindahan penduduk ke desa-desa yang tujuannya untuk mengolah pertanian di daerah yang disebut “New Economic Zone” (NEZ). Pelaksanaan NEZ pemerintah Vietnam membangun tempat reduksi dan sistem kepenjaraan bagi eks orang Vietnam Selatan dan keturunan Cina.
Penampungan reedukasi dilakukan kerja paksa , dengan jaminan makanan yang tidak seimbang. Jatah makan mereka 400-470 gram/hari, diberi daging saat hari raya nasional, dan kesehatan mereka kurang diperhatikan. Dampaknya timbul kalaparan dan penghuninya banyak yang sakit. Ditempat itu juga penghuninya dijadikan tenaga kerja tamu ke Siberia, sebgai alat pengganti bayar hutang Vietnam ke Rusia.
Dampaknya timbul kalaparan dan penghuninya banyak yang sakit. Ditempat itu juga penghuninya dijadikan tenaga kerja tamu ke Siberia, sebagai alat pengganti bayar hutang Vietnam ke Rusia.
Adapun faktor lain penyebab keinginan penduduk Vietnam yang keturuanan Cina untuk meninggalkan negaranya yaitu:
- Ketakutan orang Vietnam bahwa orang-orang keturunan Cina akan digunakan oleh RRC sebagai alat untuk menguasai Vietnam. Prasangka ini tak lepas dari ketidakharmonisan politik luar negeri Vietnam –RRC.
- Adanya diskrimasi rasial, anak-anak keturunan orang Cina tidak diijinkan untuk memasuki sekolah-sekolah dan orang-orang Cina tidak diperkenankan untuk bekerja di pemerintahan.
- Adanya ketegangan yang semakin meningkat antara RRC-Vietnam disebabkan semakin meningkatnya intervensi militer Vietnam di Kamboja sehingga memancing Invasi RRC ke wilayah Vietnam. Tiga alasan ini memperjelas jika pengungsipengungsi yang datang ke negara-negara ASEAN khususnya Indonesia 70% adalah keturunan Cina. Usaha menanggapi masalah pengungsi tersebut, pemerintah Hanoi selalu menyatakan bahwa orang-orang yang ke luar dari Vietnam tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem sosialis. Mereka dianggap sebagai kaum reaksioner, borjuis dan tidak memenuhi syarat bagi program pemerintah yang hendak dicapai.
Perlakuan diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Vietnam menimbulkan orang Vietnam Selatan melakukan eksodus ke negara-negara Asia Tenggara diantaranya Filiphina, Malaysia, Hong Kong dan Indonesia.
Para pengungsi mengunakan kapal-kapal kecil untuk mengungsi ke negara-negara yang dianggapnya aman, karena itu mereka disebut boat people (manusia perahu). Kondisi negara Vietnam yang tidak stabil pasca perang saudara yang berkepanjangan menjadi alasan bagi para pengungsi untuk meninggalkan negara mereka khususnya bagi warga Vietnam Selatan.
Tujuan para pengungsi Vietnam tidaklah jelas negara mana yang akan mereka ingin datangi namun, menurut mereka lebih baik mencari negara singgahan lain daripada menetap di nagara mereka sendiri yang tidak bisa memberikan mereka jamninan hidup aman dan sejahtera.
Di negara indonesia Kepala Staf Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo melaporkan bahwa pada tanggal 19 Mei 1975 pengungsi-pengungsi dari Vietnam telah mulai berdatangan di Indonesia menurut laporan tersebut sejumlah 92 orang hanya singgah di Tarempa, kecamatan Siantar, Kepulauan Riau dalam perjalannya ke Singapura.
Sedangkan manusia perahu yang pertama kali dan ingin menetap di Indonesia yaitu manusia perahu yang mendarat di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, kepulauan Natuna pada tanggal 25 Mei 1975 dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jumlah pengungsi yang semakin meningkat tiap harinya menurut pemerintah setempat menampung mereka dibalai kecamatan
Keberhasilan perahu pionir ini disusul dengan jumlah yang amat besar, melebihi jumlah penduduk setempat. Pulau Anambas yang hanya berpenghuni 3.000 orang, kedatangan manusia perahu yang jumlahnya 4.000 orang. Gelombang demi gelombang para pengungsi memasuki wilayah kepulauan Riau sehingga merepotkan pemerintah setempat.
Pemerintah daerah Riau harus menyediakan makanan dan air. Mereka mendarat di pulau-pulau kecil yang jaraknya berjauhan. Panglima Kowilhan selaku laksus panglima Kopkamtibwil I, Letnan Jenderal Poniman, pada tanggal 28 April 1975 memerintahkan agar pengungsi Vietnam ditampung. Gubernur juga memerintahkan Bupati Riau Kepulauan untuk menampung pengungsi di Pulau Bintan.
Arus pengungsi ini mengalir deras melalui petunjuk ajungan Conoco di perairan Natuna. Jumlah yang terbesar diangkut oleh kapal Southen cross, lebih kurang 1.200 orang dan mendarat di Pulau Pengibu, suatu pulau kosong yang tidak mepunyai sumber air.
Berpuluh-puluh karung beras dan drum air diserahkan ke tanjung Pinang. Kemudian TNI AL dengan kapal LST memindahkan mereka ke Tanjung Ungat. Mengatasi problema pengungsi ini,pada bulan februari 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN, mengadakan pertemuan di Bangkok, yang menghasilkan Bangkok Statement 21 februari 1979.
Negara-negara ASEAN setuju bekerja sama untuk meringankan beban pengungsi dengan menyiapkan tempat pusat prosessing, sebagai tempat transit sementara dengan batas waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan negara masing-masing.
UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan negara-negara maju pun diharapkan memberikan bantuan. Penanganan pengungsi dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Soeharto dengan perdana menteri Tahiland Kriangsak Chomanand, karena jumlah pengungsi telah mencapai 200.000 orang yang tersebar di negara-negara ASEAN.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut , Menlu RI Mochtar Kusumaadmadja pada bulan April 1979 berangkat ke Jenewa menemui Paul Harthing Commisioner UNCHR. Usul Indonesia menawarkan Pulau Rempang atau Galang sebagai pusat pemrosesan pengungsi disetujui.
UNCHR kemudian membuka kantor di Jakarta, sekaligus menyelenggarakan pertemuan 24 negara pada tanggal 15-16 Mei 1979. Dari hasil pertemuan tersebut pemerintah Indonesia membentuk tim pembangunan tempat pemrosesan yang terdiri atas Departemen Pekerjaan Umum, Departement Hankam, dan Departement Dalam Negeri.
Pada 2 Juli 1979, Menteri Hankam membentuk tim Penanggulangan Dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam ( P3V). Mayjend Moerdani (Asintel Hankam) ditunjuk sebagai ketuanya, Pada tingkat daerah dibentuk P3V daerah yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Abu, Panglima Kodamar Riau. Unsur pelaksanaannya adalah satuan pengamanan dan perawatan di bawah Letnan Kolonel Polisi Drs. Koenarto.
Setelah urusan selesai , tugas tim dikukuhkan dengan Surat keputusan Presiden No.38/1979/11 September 1979. Menteri Luar negeri ditugasi untuk menyelenggarakan aksi diplomasi Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah ditugasi untuk melakukan tindakan pencegahan agar pengungsi tidak memberatkan kehidupan penduduk setempat pusat,.
Pemprosesan di Pulau galang yang dibangun sejak 1 Juni 1979 pada bulan Agustus 1979 telah selesai. Para pengungsi diberbagai tempat mulai dipindahkan ke Pulau Galang. Beberapa negara memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum.
Salah satunya negara Jepang yang bersedia memberikan bantuan melalui Menteri Luar negeri Jepang yaitu Sunao Sonoda kepada UNHCR akan memberikan bantuan 57 Juta Dollar AS kepada negara-negara yang mendirikan tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam salah satunya Indonesia.
Pulau yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi Vitenam yang datang ke Indonesia bernama Pulau Galang, pulau yang terletak di Selatan Pulau Batam adalah salah satu gugusan Kepulauan Riau. Pulau ini dijadikan tempat penanpungan para pengungsi Vietnam yang telah masuk kewilayah Indonesia sejak tahun 1975 sampai dengan 1979.
Mereka dikumpulkan di Pulau Galang sambil menunggu negara ketiga yang bersedia menampungnya sebagai warga tetapnya. Pulau Galang yang luasnya seperempat Republik Singapura itu , dibangun barak-barak tiap barak berisi 100 orang pengungsi dengan nantinya dibangun tempat penerangan listrik serta fasilitas umum.
Pada tahun 1975 tempat penampungan sudah ditempati oleh 966 pengungsi. Pada tahun 1979 untuk sebagai tempat pemrosesan sekaligus pemusatan pengungsi Vietnam di Indonesia dilakukan beberapa tahap yang saling berkelanjutan. Tahap pertama ,tempat penampungan ini akan menerima 10.000 pengungsi yang dibawa berasal dari Pulau Bintan.
Tahap selanjutnya, 10.000 lagi. Di pulau ini ditempatkan perwakilanperwakilan negara penerima untuk mengurusi proses pemberangkatan pengungsi dengan pihak UNHCR.
Kedatangan pengungsi Vietnam di Pulau Galang sudah pasti menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat asli di Pulau Galang. Di negara asal Vietnam telah terjadi pengungsian 4 periode yaitu pada periode pertama terjadi mulai tahun 1964 sesudah disetujui perjanjian Genewa yang membagi Vietnam menjadi dua yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dalam persetujuan tersebut ada ketentuan yang mengizinkan orang mengungsi dari Selatan ke Utara Vietnam, kebanyakan orang yang beragama Katolik melakukan pengungsian dari Uatara ke Selatan yang diperkirakan hampir 1 juta jiwa.
Arus kedua terjadi pada bulan Maret sampai dengan April 1975 ketika terjadi serangan besar besaran Vietnam Selatan oleh Vietnam Utara pada saat itu arus pengungsi terdiri dari orang Vietnam,orang Cina dan Orang Asing.
Arus ketiga terjadi saat jatuhnya kota Saigon ketangan Vietnam utara pada tanggal 30 April 1975 pada saat itu sebgaian besar pengungsi adalah orang Vietnam dan pada bulan maret sampai dengan Mei 1978 orang Cina secara terang-terangan juga ikut arus pengungsi.
Pemilihan pulau Galang sebagai tempat pemusatan para pengungsi Vietnam dilandaskan lokasi geografis Pulau Galang yang dekat dengan jalur pelayaran Internasional sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan koodinasi dengan negaranegara tetangga untuk menangani pengungsi Vietnam di Indonesia. Pulau galang yang luasnya seperempat Republik Singapura, dibangun barah-barah.
Tiap barak berisi 100 orang pengungsi dengan nantinya dibangun tempat penerangan listrik serta fasilitas umum. Pada tahun 1975 tempat penampungan sudah ditempati oleh 966 pengungsi. Sedangkan pada tahun 1979 untuk sebagai tempat pemrosesan sekaligus pemusatan pengungsi Vietnam di Indonesia. Kedatangan arus pengungsi yang mempunyai perbedaan latar belakang budaya menimbulkan pembaruan nilai dan sosial dalam masyarakat di Pulau Galang.
Penampungan pengungsi Vietnam memaparkan pada generasi penerus bangsa bahwa negara Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila bukan hanya sekedar wejangan saja namun benar-benar ditegakan serta diaplikasikan dalam kehidupan bernegara.
Penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang dapat dijadikan cermin bagi kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan yang akan datang, dapat dijadikan modal untuk menegakkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang saat ini mulai luntur ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia Sejarah mampu menyajikan fakta yang dapat mendorong anak didik untuk lebih mencintai tanah air, bertindak dan bermoral Pancasila, serta mampu mengaplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. (Vhi)
Sumber:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1979 Tentang Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia.
- Surat Nomor B-0686/Setkab/Hkm/6/79 mengenai Naskah Kep. Pres. Tentang Pembentukan Team Penanggulangan, Pengelolaan, dan Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia.
