Batam, ProLKN.id – Ratusan Buruh Batam yang tergabung dalam Serikat Pekerja FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa massal hari ini, menuntut kepentingan mereka terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), aksi ini dipicu oleh kekhawatiran para buruh bahwa implementasi Tapera akan memberatkan mereka tanpa memberikan manfaat yang sebanding.
Ratusan buruh dari berbagai sektor industri kota Batam ini berkumpul di depan kantor Wali Kota Batam, membawa spanduk dan poster yang menuntut perlindungan terhadap hak-hak mereka.
“Kami menolak Tapera, bagaimana bisa Tapera ini akan menguntungkan kami para pekerja, yang telah lama berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Ahmad salah satu pekerja/buruh, kepada Wartawan Prolkn. Rabu (12/06/2024) di sela-sela makan siang di halaman gedung DPRD kota Batam.
“Tapera ini sangat membebani para buruh,” sambut para buruh lainnya dari belakang.
Tapera, yang merupakan program tabungan wajib untuk membiayai pemilikan rumah bagi pekerja, telah menjadi topik kontroversial di berbagai kota di Indonesia. Meskipun diharapkan dapat membantu pekerja membeli rumah, banyak yang khawatir bahwa kewajiban tabungan bulanan akan menambah beban finansial mereka tanpa jaminan kelayakan atau manfaat yang cukup.
Pemerintah setempat telah merespons aksi tersebut dengan mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan buruh. Mereka menjanjikan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja dan memastikan bahwa implementasi Tapera tidak memberatkan mereka secara finansial.
Meskipun demikian, para buruh tetap bersikeras bahwa mereka akan terus memantau perkembangan terkait Tapera dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika kepentingan mereka diabaikan.
Dalam aksinya buruh juga membentangkan sebuah spanduk bertuliskan penolakan dan tuntutan mereka yaitu:
- Tolak Tapera
- Tolak Kris (Kelas Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan
- Cabut Omnibuslaw UU No 6 tentang Cipta Kerja
- Hapus outsourcing dan dan upah murah (Hostum)
- Tolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil para pekerja di tengah-tengah upaya untuk meningkatkan akses perumahan yang layak di Indonesia.
Terpisah, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kota Batam, Yapet Ramon mengungkapkan, Program Tapera yang dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh tidak tepat karena sangat membebani buruh dan pekerja, khususnya masyarakat.
“Belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, tidak ada kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung kalau dipaksakan, ini justru merugikan buruh dan peserta Tapera,” kata Ramon Selasa (12/06/2024). (M.Ikhsan)
