Batam, prolkn.id– Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Program Literasi Digital Nasional 514 kabupaten dan kota di seluruh provinsi Indonesia menelan anggaran 600 milyar, program yang disuguhkan secara hybrid dengan menghadirkan 700 peserta hadir secara online melalui platform Zoom dengan menghadirkan narasumber lokal dan Nasional.(03/09/21)
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan akan menghadiri acara yang akan diikuti masyarakat dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia.
Ahmad Rosano ketua umum dari LSM Suara Rakyat Keadilan (SRK) Menyikapi program yang digagas oleh kominfo hanya Hamburkan uang rakyat saja.imbuhnya
Data yang saya peroleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), projects literasi digital ini dengan pagu anggaran 600 miliar dan dimenangkan oleh 7 perusahaan event organizer, yang diduga merupakan rekanan lama ( kroni) dari Kominfo
“Kabar yang saya dapatkan malah dari 7 perusahaan event organizer itu salah satunya merupakan perusahaan keluarga dari kominfo pusat.”ujar Rosano
Ada dugaan kuat ke-7 perusahaan itu melakukan kartel atas restu oknum Kominfo
Lanjutnya, soal peluncuran gerakan nasional literasi digital sudah digagas sejak dua tahun lalu, menuai pro kontra
“Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan adanya penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer sebesar Rp90,45 miliar. Anggaran itu dikucurkan sejak 2017 hingga 2020.ujarnya
Peneliti dari ICW Egi Primayogha mengungkapkan, data total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar. Anggaran itu dikucurkan sejak 2017 hingga 2020.
“Saya tidak rela dana rakyat dari APBN digelontorkan hanya melakukan webbinar( seminar digital) , apa ngak sebaiknya disaat Pandemi ini pemerintah seharusnya berikan program yang lebih banyak manfaat .ujarnya
Banyak dipedalaman sana akses internet masih terhambat, miris melihat anak didik di pedalaman hanya untuk mengikuti sekolah daring dia mencari sinyal sampai panjat pohon, hanya untuk dapatkan sinyal internet. Ditengah Pandemi yang tak berkesudahan sebaiknya ditinjau kembali, jangan sampai ada Boomerang buat pemerintah.Pungkasnya( ione)
