Jakarta, ProLKN.id – Massa buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa atu demo menolak kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis (06/06/2024).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut aksi ini akan digelar pukul 10.00 WIB.
Menurut penjelasannya, Massa akan berkumpul di depan Balai Kota Jakarta menuju Istana Negara melalui Patung Kuda.
“Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja,” kata Said dalam keterangannya, Kamis (06/06/2024)
Organisasi serikat perkerja seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA akan turun ke jalan melakukan unjuk rasa.
Sementara itu, mengutip dari akun Instagram Partai Buruh, mengungkapkan sejumlah hal mengapa harus menolak kebijakan Tapera.
Pertama Tapera dinilai tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah.
Lewat kebijakan ini, pemerintah juga lepas tanggung jawab dengan tidak menyisihkan anggaran untuk Tapera.
Kemudian Tapera dianggap membebani biaya hidup di tengah daya beli buruh yang diklaim turun 30 persen (tiga puluh) persen dan upah minimum yang sangat rendah akibat UU Cipta Kerja.
“Tapera rawan penyelewengan, sebab tidak ada preseden kebijakan sosial tersebut – dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah,” demikian keterangan Partai Buruh di akun Instagramya, Rabu (05/06/2024).
Partai Buruh juga menilai tabungan ini sifatnya memaksa, seta terdapat ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana Tapera.
“Apalagi bagi buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan outsourcing, potensi terjadinya PHK sangat tinggi,” ujarnya.
Tak hanya Tapera, massa aksi juga akan membawa sejumlah tuntutan lainnya, yakni menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal, menolak KRIS BPJS Kesehatan, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus out sourching Tolak Upah Murah (HOSTUM). (*/red)
Sumber:
kompas.com
