Jakarta, ProLKN.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendeteksi terjadinya fenomena masyarakat berbondong-bondong pindah ke rokok murah alias downtrading. Fenomena ini sudah diprediksi, namun pengaruhnya terhadap penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tetap diwaspadai.
“Downtrading itu memang faktor dari kebijakan tarif selama ini,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu, (24/11/2024).
Askolani mengatakan Bea Cukai akan melakukan pengawasan terhadap perubahan ini. Dia mengatakan perpindahan ini harus dipastikan terjadi secara alami, bukan tipu muslihat produsen untuk menghindari tarif cukai.
|Baca Juga: Pengawasan Bea Cukai Kurang Maksimal Banyak Rokok Non Cukai Bebas Beredar Di Batam
“Downtrading kalau itu memang murni ekonomi tidak bisa kita lawan, tapi itu dengan kemudian melakukan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan itu yang akan kami tindak,” kata dia.
Selain itu, Askolani mengatakan akan menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi untuk membuat aturan yang lebih tepat ke depannya. “Itu jadi masukan untuk tarif ke depan, nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan kaya gimana,” kata dia.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR tentang Laporan Semester 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan cukai tembakau yang terkontraksi selama 2 tahun berturut-turut. Dia mengatakan penurunan penerimaan cukai ini disebabkan karena banyak produsen rokok turun ke kelompok 3 yang tarifnya lebih murah.
“Sehingga penerimaan cukai turun,” kata dia.
Namun, Sri Mulyani mengatakan penurunan ini memang sesuai dengan tujuan penetapan cukai rokok. Dia mengatakan cukai ditetapkan untuk mengendalikan konsumsi tembakau.
“Untuk cukai karena memang kita lakukan pengendalian produksi rokok, ya memang ini dampak yang diharapkan,” kata dia.
CHT Tak Naik 2025
Pemerintah berencana untuk tidak melakukan perubahan terhadap tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kebijakan ini mempertimbangkan pembahasan dalam RAPBN 2025 yang telah ditetapkan DPR pekan lalu.
“Posisi pemerintah untuk kebijakan CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” kata Askolani saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.
|Baca Juga: Peredaran Rokok Ilegal Maxxis Semakin Bebas Beredar di Kios Kios Pelosok Kota Batam
Ia mengungkapkan, salah satu pertimbangan untuk tidak mengubah kebijakan CHT pada 2025 ialah terus munculnya fenomena down trading rokok, yakni fenomena yang terjadi ketika konsumen beralih pada produk rokok lebih murah.
“Kebijakan CHT 2025 ini tentunya bisa mempertimbangkan down trading, yaitu dari perbedaan antara rokok golongan I dengan golongan III,” tuturnya. (*/red)
Sumber:
cnbcindonesia.com
