Jakarta, ProLKN.id – Aksi demonstrasi yang memadati depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta pada Senin, (25/08/2025), kemarin berujung ricuh.
Unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh, ini dinilai sebagai indikasi serius dari krisis kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat.
Gelombang protes ini timbul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja anggota dewan yang dianggap tidak lagi merepresentasikan aspirasi rakyat.
Massa demonstran menyuarakan berbagai tuntutan, salah satunya adalah penolakan terhadap tunjangan rumah anggota DPR yang dinilai terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Munculnya informasi mengenai tunjangan sebesar Rp 50 juta yang hanya berlaku hingga Oktober tahun ini memicu kemarahan publik.
Pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan bahwa demonstrasi semacam ini dapat dipahami ketika informasi tersebut beredar di tengah maraknya kemiskinan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masyarakat.
“Di tengah kemiskinan dan PHK di mana-mana orang susah mencari pekerjaan tapi muncul informasi ada tunjangan yang fantastis untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi,” ujar Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, dikutip ProLKN.id melalui kanal YouTube, Selasa (26/08/2025).
Menurut Adi, persoalan tunjangan rumah sebenarnya dapat dikelola dengan baik jika dikomunikasikan secara transparan sejak awal.
“Kalau ini disampaikan sejak awal sesudah dilantik, tidak akan ada soal. Karena rakyat masih memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang yaitu kaya raya semua,” katanya.
Namun, publik menilai waktu munculnya kebijakan tersebut sangat tidak tepat.
“Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu juga menambah amarah,” tegas Adi.
Selain isu tunjangan, masyarakat juga menyoroti kinerja anggota DPR yang dinilai minim capaian.
“Yang ketiga anggota dewan mendapat apapun sih oke tidak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan?” ujar Adi.
Ia menambahkan bahwa isu gaji besar tidak hanya terjadi di DPR, tetapi juga di kalangan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang gajinya bahkan lebih besar.
“Ayo kita pelototi DPR, tapi yang paling penting di negara ini direksi-direksi di BUMN juga gajinya lebih besar, nah itu juga perlu kita pelototi,” pungkasnya.
Kronologi dan Dampak Demonstrasi
Sejak pagi hari, massa demonstrasi telah mulai memadati area sekitar Gedung DPR RI. Polisi telah melakukan antisipasi dengan memasang barikade beton untuk mengamankan gedung. S
ituasi keamanan tampak meningkat, dan lalu lintas di sekitar Senayan terpaksa dialihkan. Berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari berbagai universitas dan perwakilan dari Partai Buruh serta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), terlihat bergabung dalam aksi ini.
Demonstrasi yang awalnya berlangsung tertib ini kemudian berubah menjadi ricuh. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan.
Aparat kepolisian terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin anarkis. Beberapa titik kericuhan dilaporkan terjadi, termasuk di depan Senayan Park.
Dalam kekacauan tersebut, dilaporkan ada massa yang tergeletak di depan DPR dengan kondisi luka, bahkan ada yang kepalanya bocor.
Keberadaan anak-anak sekolah yang ikut nimbrung dalam aksi tersebut juga menjadi perhatian. Situasi yang memanas ini menyebabkan aparat keamanan harus memukul mundur para demonstran.
Tuntutan dan Respons
Seruan demonstrasi pada 25 Agustus 2025 ini ramai beredar di media sosial, mengundang berbagai spekulasi mengenai tuntutan yang dibawa oleh para pengunjuk rasa. Tuntutan utama yang disuarakan adalah penolakan terhadap tunjangan rumah anggota dewan yang dinilai berlebihan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kinerja anggota dewan yang dianggap tidak efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada pula desakan agar para wakil rakyat lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Dasco, menyatakan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta hanya berlaku hingga Oktober tahun ini. Ia juga meminta massa demonstrasi untuk tertib dan mengklaim bahwa ada perwakilan yang telah menerima aspirasi mereka. Namun, upaya komunikasi ini tampaknya belum cukup meredakan amarah massa.
Pengamat politik lainnya mengingatkan bahwa seruan demonstrasi ini merupakan alarm demokrasi yang perlu direspons dengan dialog. Penting bagi pemerintah dan DPR untuk mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Tanggapan Partai Buruh dan BEM SI
Partai Buruh dan BEM SI menyatakan sikap mereka terkait ajakan demonstrasi yang viral di media sosial. Mereka menegaskan partisipasi mereka dalam aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat. Ketua APIB, Erick Sitompul, turut menyoroti perilaku “hedon” anggota dewan dan mendesak Presiden Prabowo untuk memotong tunjangan rumah dan beras bagi para wakil rakyat.
Ricuhnya demonstrasi 25 Agustus di depan Gedung DPR RI menjadi cerminan dari ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat. Krisis kepercayaan ini dapat berdampak pada stabilitas politik dan sosial jika tidak ditangani dengan serius.
Dialog yang konstruktif, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas kinerja para wakil rakyat menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya aksi serupa di masa depan.
Penting untuk diingat bahwa suara rakyat adalah amanah yang harus didengarkan dan diperjuangkan oleh wakil-wakil mereka di parlemen.
(Abd/Tim)
