Jakarta, ProLKN.id – Maraknya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, untuk mengusulkan perubahan mendasar pada sistem pengadaan makanan.
Charles mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola teknis program MBG dengan mengembalikan pengadaan makanan langsung ke sekolah masing-masing.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap rentetan insiden keracunan yang terus terjadi, mengindikasikan adanya masalah serius dalam rantai pasok saat ini.
Selama ini, program MBG dikelola oleh BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah.
Namun, pola ini dinilai Charles belum efektif dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diterima siswa. Evaluasi terhadap MBG tidak cukup hanya memperbaiki sistem yang berjalan, melainkan perlu adanya perubahan fundamental.
Charles menekankan pentingnya memangkas rantai pasok pengadaan MBG agar makanan yang sampai ke tangan siswa benar-benar segar.
“Dengan anggaran yang disediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (14/08/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam proses memasak, sekolah dapat melibatkan orang tua murid yang terbiasa menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka.
Perubahan pola ini diharapkan dapat mengatasi masalah produksi massal yang dilakukan oleh SPPG. Charles menyoroti bahwa banyak kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau kualitasnya akibat volume produksi yang terlalu besar.
“Ini juga membuktikan SPPG yang didirikan secara mendadak belum siap untuk memproduksi makanan secara massal,” katanya.
Ia berpendapat bahwa SPPG yang dibentuk secara mendadak ini terbukti belum siap untuk memproduksi makanan dalam skala besar.
Dalam menjalankan program MBG, Charles juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial untuk memastikan keberhasilan program dan mencegah terulangnya kasus keracunan.
Kasus Keracunan yang Mengkhawatirkan
Kasus keracunan makanan dalam program MBG memang menjadi perhatian serius. Belum lama ini, sebanyak 196 siswa di Sragen dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kejadian serupa juga pernah terjadi di berbagai daerah lain, menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Salah satu insiden yang mencuat adalah ditemukannya belatung di dalam lauk makanan MBG. Kejadian ini dianggap sebagai kelalaian serius yang tidak dapat ditoleransi. DPR RI, melalui Komisi X dan Komisi IX, secara konsisten menyuarakan keprihatinan dan mendesak adanya perbaikan sistem.
Komisi X DPR RI, misalnya, telah mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait program MBG, termasuk kasus keracunan yang berulang. Laporan dari Komisi X DPR RI menunjukkan adanya berbagai isu yang perlu segera ditangani.
Menanggapi maraknya kasus keracunan ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, juga mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap menu MBG. Ia menekankan perlunya jaminan keamanan dan kesehatan bagi anak-anak yang mengikuti program ini. Pimpinan Komisi IX DPR RI bahkan mendorong pencabutan izin lembaga MBG yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, mengingat anak-anak menjadi taruhan dalam program ini.
Untuk mencegah terulangnya kasus keracunan, Komisi IX DPR RI juga menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan BGN. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan bahan baku serta proses produksi makanan MBG.
Dalam pandangannya, BGN seharusnya tidak hanya mengejar target kuantitas program, tetapi juga harus memprioritaskan kualitas makanan yang disajikan. Fokus pada kualitas makanan adalah kunci utama untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan tanpa menimbulkan risiko baru bagi siswa.
Charles Honoris sendiri telah berulang kali meminta BGN untuk segera menangani masalah keracunan MBG. Ia mengusulkan agar BGN melakukan audit terhadap kandungan menu yang disajikan dalam program MBG, terutama setelah kasus keracunan kembali muncul.
Usulan untuk melibatkan sekolah dalam pengadaan makanan MBG juga didukung oleh berbagai pihak. Charles menyarankan agar sekolah dapat terlibat dalam program makan bergizi gratis, bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki peran dalam pengadaan dan penyajian makanan.
Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi siswa mereka.
Dengan perubahan pola pengadaan ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih aman, berkualitas, dan efektif dalam memberikan gizi yang dibutuhkan oleh para siswa, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang bertujuan mulia ini.
(Abd/Tim)
