Jakarta, ProLKN.id – Rencana aksi buruh KSP-PB tanggal 30 September 2025 di depan gedung DPR RI ditunda, dikarenakan pimpinan DPR RI akan menerima langsung delegasi 50 orang Perwakilan Dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia.
Dengan demikian, melalui Siaran Pers KSP PB ini, diberitahukan kepada media dan khalayak masyarakat lainnya bahwa tidak ada atau dibatalkan aksi buruh KSP-PB pada tanggal 30 September 2025.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) terdiri dari 73 elemen gerakan buruh yang berasal dari Partai Buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 59 federasi serikat pekerja di tingkat nasional dari berbagai sektor industri (seperti sektor industri otomotif, elektronik, logam dasar, kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, farmasi, industri semen, percetakan, perkebunan, transportasi, awak kapal, buruh pelabuhan, air minum mineral, tenaga medis, guru, dosen, pekerja kampus, pekerja digital platform, konten kreator, dll), dan 9 organisasi kerakyatan (Serikat Petani, Komunitas Ojol, JALA PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, aliansi nelayan, tenaga honorer, dan lain-lain).
“Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada tanggal 30 September 2205 jam 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR RI dalam rangka menyerahkan draft sandingan RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal, Senin (29/09/2025).
Draft RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia yang dibuat oleh tim KSP-PB terdiri dari tiga bagian, yaitu:
- Bagian pertama berisikan prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuatan RUU Ketenagakerjaan, baik secara formil maupun materil.
- Bagian kedua berisikan pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan versi buruh indonesia yang dibuat oleh tim SP-PB yang berisikan untuk memberikan perlindungan kepada semua kalangan buruh Indonesia di berbagai sektor lapangan kerja, yaitu buruh manufaktur, buruh digital platform, buruh tenaga medis, buruh awak kapal, buruh tenaga pendidikan dan kampus, buruh BUMN, buruh tenaga honorer, buruh awak media dan jurnalis, buruh PRT, buruh migran, buruh gigs workers, dan sebagainya.
- Bagian ketiga, berisi draft sandingan norma hukum/pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang dibuat oleh Tim KSP PB.
Pada tanggal 30 September 2025 KSP-PB akan menggelar konferensi pers siaran langsung di depan pintu gerbang utama DPR RI jalan gatot subroto jakarta, sebelum masuk ke dalam ruangan Komisi V DPR RI. Siaran pers ini akan diwakilkan oleh 10 orang pimpinan KSP-PB.
(*/red)
