Jakarta, ProLKN.id – Mulai tahun ini, dana dari dividen BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ditargetkan Rp80 triliun bakal masuk brangkas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Konsekuensinya, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal susut besar, atau gagal target.
“Untuk PNBP dari target APBN 2025, sebesar Rp513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp477,2 triliun. Ini karena Rp80 triliun dividen yang seharusnya masuk ke APBN sekarang, diserahkan ke Danantara,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (04/07/2025).
Dengan kondisi tersebut, kata dia, realisasi PNBP diproyeksikan hanya mencapai 92,9 persen dari target. Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut, tidak sepenuhnya terjadi.
Sri Mulyani menyampaikan, Kemenkeu terus berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya. Caranya dengan menambal setengah dari Rp80 triliun yang masuk BPI Danantara, lewat penerimaan baru.
“Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” papar Sri Mulyani.
Dalam hal ini, Sri Mulyani meyakini, dividen BUMN akan bernilai strategis untuk dikelola BPI Danantara, khususnya dalam menumbuhkan perekonomian nasional.
Harapannya, proyek-proyek yang dikembangkan BPI Danantara mampu mendorong arus investasi besar, terutama di sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.
Dengan strategi diversifikasi dan optimalisasi PNBP dari berbagai sektor, pemerintah berharap kesinambungan fiskal tetap terjaga, tanpa terlalu bergantung pada setoran dividen BUMN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada semester I-2025, realisasi total PNBP mencapai Rp222,9 triliun, atau setara 43,4 persen dari target tahunan. Capaian ini ditopang oleh PNBP SDA nonmigas sebesar Rp55,5 triliun, SDA migas sebesar Rp47,2 triliun, PNBP lainnya seperti hibah dan hasil penjualan produk pendidikan sebesar Rp68,1 triliun, serta BLU sebesar Rp40,3 triliun.
Setoran dari dividen BUMN yang tercatat dalam pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) masih sebesar Rp11,8 triliun.
(Abd/Tim)
